InfoBontang.Id, – Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif (Dispopar-Ekraf) Kota Bontang menerima kunjungan Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D), Selasa (21/7/2026).
Pertemuan tersebut difokuskan pada supervisi pelaksanaan penarikan retribusi sektor pariwisata sekaligus membahas berbagai strategi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kepala Dispopar-Ekraf Kota Bontang, Eko Mashudi, mengatakan TP2D melakukan supervisi terhadap sistem penarikan retribusi yang selama ini telah dijalankan oleh Dispopar-Ekraf. Selain itu, tim juga mengidentifikasi berbagai kendala yang masih dihadapi dalam pengelolaan retribusi maupun operasional jasa pariwisata di Kota Bontang.
“Yang pertama mereka melakukan supervisi terhadap penarikan retribusi yang sudah dilakukan Dispopar. Kemudian mengidentifikasi berbagai kendala dan permasalahan di lapangan terkait pemungutan retribusi maupun operasional jasa pariwisata,” ujarnya.
Salah satu fokus pembahasan adalah perkembangan proses sertifikasi Pulau Beras Basah. Menurut Eko, legalitas kawasan wisata tersebut menjadi faktor penting agar pengelolaan retribusi dapat berjalan lebih optimal sekaligus membuka peluang peningkatan PAD.
Ia menjelaskan, apabila sertifikasi dan legalitas Pulau Beras Basah telah selesai, pemerintah memiliki dasar yang lebih kuat untuk melaksanakan operasional penarikan retribusi, baik melalui pengelolaan secara swakelola maupun bekerja sama dengan pihak ketiga.
“Ketika legalitas Pulau Beras Basah sudah kita miliki dan sertifikasi dapat diperoleh, maka operasional retribusi bisa berjalan dengan baik dan sangat berpotensi meningkatkan PAD,” katanya.
Selain sektor pariwisata, Dispopar-Ekraf juga memaparkan sejumlah program lain kepada TP2D. Di antaranya persiapan Jambore Pramuka, kesiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov), termasuk kebutuhan anggaran yang akan diusulkan melalui APBD, serta berbagai program pengembangan ekonomi kreatif.
Meski pembahasan mencakup berbagai bidang, Eko menegaskan sektor pariwisata tetap menjadi fokus utama, terutama optimalisasi retribusi di kawasan wisata Bontang Kuala. Dalam kesempatan itu juga dibahas peluang kerja sama dengan pihak ketiga sesuai aspirasi masyarakat setempat..
Menurutnya, masyarakat Bontang Kuala mengharapkan adanya pelibatan langsung dalam pengelolaan penarikan retribusi wisata. Dispopar-Ekraf mendukung keinginan tersebut, meski hingga kini surat yang telah disampaikan kepada lembaga masyarakat belum memperoleh tanggapan.
“Kami sangat mendukung pelibatan masyarakat. Namun surat kami kepada lembaga masyarakat terkait kerja sama penarikan retribusi memang belum ada jawaban. Mekanisme bagi hasil dan teknis lainnya juga akan dibahas bersama OPD terkait,” jelasnya.
Ia bilang, selama kurang lebih satu setengah jam pembahasan berlangsung, TP2D bersama Dispopar-Ekraf lebih banyak melakukan sinkronisasi program, menerima berbagai masukan, serta membahas alternatif solusi terhadap kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan PAD dari sektor pariwisata.
Hasil monitoring dan supervisi tersebut selanjutnya akan disusun sebagai laporan kepada kepala daerah serta dikoordinasikan dengan perangkat daerah terkait sebagai bahan tindak lanjut kebijakan pengembangan sektor pariwisata dan peningkatan pendapatan daerah di Kota Bontang.
Penulis: Rae
