InfoBontang.Id, – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang tidak ingin upaya peningkatan kapasitas pengolahan sampah hanya bergantung pada satu peluang kerja sama.
Di tengah belum pastinya realisasi proyek pengolahan sampah bersama Korea Selatan melalui Korea International Cooperation Agency (KOICA), pemerintah daerah tetap menyiapkan berbagai alternatif untuk memperkuat sistem pengelolaan sampah di masa mendatang.
Kepala Bapperida Kota Bontang, Syahruddin, mengatakan hingga kini proses kerja sama tersebut masih berada pada ranah pemerintah pusat. Karena itu, pemerintah daerah hanya dapat mengikuti perkembangan yang berlangsung sembari terus membangun komunikasi dengan kementerian terkait.
Menurutnya, posisi Bontang dalam rencana kerja sama tersebut bukan sebagai pelaksana utama, melainkan penerima manfaat apabila program nantinya terealisasi.
Seluruh tahapan administrasi dan kesepakatan kerja sama masih menjadi kewenangan pemerintah pusat bersama KOICA.
“Prosesnya masih berjalan di tingkat kementerian. Pemerintah Kota Bontang terus memantau perkembangannya dan berkoordinasi agar peluang ini tetap bisa berlanjut,” ujarnya, Jumat (7/8/2026).
Ia menjelaskan, salah satu tahapan yang masih berproses adalah penyusunan Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) sebagai kajian dampak lingkungan dan sosial.
Dokumen tersebut menjadi syarat penting sebelum kerja sama dapat memasuki tahap berikutnya.
Selain itu, penyusunan nota kesepahaman (MoU) dan Record of Discussion (ROD) antara pemerintah Indonesia dengan KOICA juga masih terus diupayakan.
Penyelesaian dokumen tersebut menjadi pintu masuk sebelum program dapat berlanjut menuju skema hibah.
Dirinya mengakui terdapat sejumlah faktor eksternal yang turut memengaruhi kecepatan proses, termasuk dinamika kebijakan di Korea Selatan. Meski demikian, pemerintah pusat tetap mendorong agar seluruh tahapan administrasi tidak berhenti dan tetap dilanjutkan.
“Pemerintah pusat melalui Bappenas masih mendorong proses ini berjalan. Harapannya seluruh persyaratan dapat diselesaikan sehingga peluang hibah tetap terbuka,” katanya.
Di sisi lain, Bapperida menegaskan kebutuhan peningkatan kapasitas pengelolaan sampah di Bontang tidak bisa ditunda.
Seiring bertambahnya volume sampah dan keterbatasan kapasitas tempat pemrosesan akhir (TPA), pemerintah daerah harus menyiapkan berbagai strategi agar pelayanan persampahan tetap berkelanjutan.
Karena itu, Pemkot Bontang tidak hanya menunggu kepastian dari satu program internasional.
Berbagai peluang kerja sama maupun dukungan pendanaan lain akan terus dijajaki untuk memperkuat infrastruktur pengelolaan sampah di daerah.
“Yang terpenting bagi kami adalah memastikan kebutuhan pengelolaan sampah di Kota Bontang tetap menjadi prioritas. Apa pun skema pendukungnya, pemerintah akan terus mengupayakan solusi terbaik agar pelayanan kepada masyarakat dapat terus meningkat,” tutupnya.
Penulis: Rae
