Infobontang.Id -, Anggota DPRD Kota Bontang, Joni Alla Padang, menyoroti lemahnya kesiapsiagaan penanganan bencana banjir dari pemerintah.
Hal itu diungkapkan saat meninjau langsung lokasi banjir pasir di RT 1 Kelurahan Kanaan, Kamis (14/1/2026).
Pria yang dijuluki JAP ini menilai penanganan awal di lapangan banyak menemui kendala lantaran minimnya sarana dan prasarana pendukung untuk menanggulangi bencana
JAP mengungkapkan, ketiadaan alat berat beserta operator dan bahan bakar menjadi hambatan utama dalam penanganan darurat.
Bahkan saat berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), ia mendapati instansi tersebut tidak memiliki operator untuk mengoperasikan alat berat yang tersedia.
“Tidak punya towing, tidak punya operator, tidak punya solar. Masa sekelas penanganan bencana kondisinya seperti ini,” tegasnya.
Bahkan, ia mengaku sempat menawarkan solusi darurat dengan menanggung sendiri biaya operasional demi percepatan penanganan di lapangan.
“Solar saya tanggung, operator saya gaji. Yang penting ada alat dulu ke sini, ada aksi,” ujarnya.
JAP juga menilai persoalan banjir pasir di
Kanaan tidak bisa diselesaikan secara parsial.
Menurutnya, sumber masalah di wilayah atas harus ditangani terlebih dahulu agar penanganan di bawah tidak sia-sia.
“Kalau di atas tidak diselesaikan, di sini mau dibersihkan bagaimana pun tetap akan terulang,” katanya.
Dari hasil peninjauan dan analisis foto udara, JAP menduga telah terjadi perubahan arah aliran air akibat aktivitas penggalian di kawasan atas.
Tanggul pembatas jebol sehingga aliran air dan material mengarah langsung ke permukiman warga.
Ia menambahkan, persoalan ini juga bersinggungan dengan kewenangan dan status kawasan, termasuk dugaan berada di sekitar wilayah PT Badak, sehingga penggunaan anggaran pemerintah harus sangat berhati-hati.
“Kalau masih kawasan tertentu, tidak bisa sembarangan pakai APBD. Bisa jadi temuan. Tapi apa pun itu, solusi tetap harus ada,” ujarnya.
JAP pun mendorong kolaborasi antara eksekutif dan legislatif untuk mencari jalan keluar, baik solusi jangka pendek maupun jangka panjang.
“Kalau persoalan seperti ini dibiarkan berulang, citra pemerintah juga tidak akan baik. Kita bicara Bontang sejahtera, tapi warganya justru terabaikan,” pungkasnya.
Penulis: Andi Syardilla
