InfoBontang.Id, – Komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang dalam memperkuat implementasi Satu Data Indonesia (SDI) tidak berhenti pada penyusunan kebijakan semata.
Tahap berikutnya yang kini terus didorong adalah membangun ekosistem data yang terintegrasi di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), sehingga setiap data yang dihasilkan memiliki standar yang sama dan dapat dimanfaatkan bersama sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan.
Kepala Bapperida Kota Bontang, Syahruddin, mengatakan implementasi Satu Data Indonesia merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan keterlibatan seluruh perangkat daerah.
Menurutnya, setiap OPD memiliki peran penting sebagai produsen data yang harus memastikan informasi yang dihasilkan akurat, mutakhir, serta sesuai dengan standar nasional.
“Implementasi Satu Data Indonesia tidak akan berjalan optimal apabila setiap perangkat daerah masih bekerja sendiri-sendiri. Yang dibutuhkan sekarang adalah membangun ekosistem data yang saling terhubung sehingga seluruh informasi dapat dimanfaatkan secara bersama untuk mendukung pembangunan Kota Bontang,” kata dia, Selasa (14/7/2026).
Ia menjelaskan, salah satu tujuan utama pembangunan ekosistem data adalah menghadirkan satu acuan pengukuran untuk seluruh sektor.
Dengan demikian, tidak lagi ditemukan perbedaan angka atau informasi antarinstansi yang berpotensi menimbulkan kebingungan dalam proses perencanaan maupun evaluasi program pemerintah.
Melalui ekosistem tersebut, seluruh data nantinya akan lebih mudah diakses melalui Portal Satu Data sesuai kewenangan masing-masing.
Tidak hanya mempercepat pertukaran informasi antarperangkat daerah, sistem ini juga diharapkan mampu meningkatkan keterbukaan data kepada masyarakat tanpa mengabaikan aspek keamanan dan kerahasiaan informasi yang dilindungi.
Menurutnya, manfaat dari tata kelola data yang baik akan dirasakan langsung dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, penyusunan kajian strategis, hingga penyajian berbagai dashboard pembangunan daerah.
Seluruh proses tersebut akan lebih cepat karena pemerintah tidak lagi disibukkan dengan pencarian maupun pencocokan data dari berbagai sumber yang berbeda.
Ia menambahkan, keberadaan data yang terintegrasi juga akan memperkuat sinkronisasi antara kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Program-program pembangunan dapat dirancang dengan mengacu pada data yang sama sehingga pelaksanaan di lapangan menjadi lebih selaras, efektif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata.
Bapperida juga menekankan pentingnya budaya pengelolaan data di setiap perangkat daerah.
Setiap OPD diharapkan terus memperbarui data sektoral yang dimiliki, menjaga kualitasnya, serta memastikan data tersebut dapat digunakan oleh instansi lain sesuai kebutuhan pembangunan.
Langkah ini dinilai menjadi kunci agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar berbasis bukti
(evidence-based policy), bukan sekadar asumsi.
“Ketika seluruh perangkat daerah menghasilkan data yang berkualitas dan menggunakan standar yang sama, maka proses pengambilan keputusan akan menjadi lebih cepat, tepat, dan terukur. Itulah arah yang ingin kita capai melalui implementasi Satu Data Indonesia di Kota Bontang,” ujarnya.
Ia berharap penguatan ekosistem data tersebut tidak hanya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat melalui pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Dengan fondasi data yang semakin kuat, Pemerintah Kota Bontang optimistis mampu mewujudkan pemerintahan yang lebih efektif, transparan, responsif, sekaligus adaptif terhadap berbagai tantangan pembangunan di masa mendatang.
Penulis: Rae
