InfoBontang.Id, – Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif (Dispopar-Ekraf) Kota Bontang menggelar Rapat Koordinasi Pelaku Usaha Jasa Trip Pariwisata sebagai upaya menyatukan persepsi seluruh pelaku wisata dalam mendukung pengembangan sektor pariwisata yang aman, tertib, dan berkelanjutan.
Kegiatan ini dihadiri pelaku open trip, pelaku usaha jasa wisata lainnya, serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, Rabu (15/7/2026).
Kepala Dispopar-Ekraf Kota Bontang, Eko Mashudi, mengatakan perkembangan sektor wisata, khususnya wisata bahari, terus menunjukkan tren positif.
Bertambahnya jumlah pelaku usaha open trip menjadi peluang besar untuk meningkatkan perekonomian daerah, namun harus dibarengi dengan peningkatan kualitas layanan, kepatuhan terhadap aturan, serta keselamatan wisatawan.
“Pertumbuhan usaha wisata ini harus menjadi kekuatan bersama. Jangan hanya mengejar jumlah kunjungan, tetapi juga memastikan wisatawan mendapatkan pelayanan terbaik dan merasa aman selama berada di destinasi wisata Bontang,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, Dispopar-Ekraf menegaskan pentingnya penerapan standar pelayanan yang sama bagi seluruh pelaku usaha.
Selain meningkatkan kualitas pelayanan, koordinasi juga bertujuan memastikan seluruh pelaku usaha mematuhi regulasi yang berlaku sekaligus memperkuat kolaborasi dalam membangun citra positif pariwisata Kota Bontang.
Salah satu pembahasan utama adalah aspek keselamatan wisatawan, terutama pada kegiatan wisata bahari.
Dispopar-Ekraf mengingatkan setiap operator kapal wisata wajib memastikan armadanya laik berlayar, menyediakan pelampung sesuai kapasitas penumpang, alat komunikasi, life buoy, kotak P3K, APAR, hingga melakukan pengecekan kondisi cuaca sebelum keberangkatan.
Selain itu, wisatawan juga harus mendapatkan pengarahan mengenai prosedur keselamatan sebelum perjalanan dimulai.
Tak hanya keselamatan, pelestarian lingkungan juga menjadi perhatian serius. Pelaku usaha diminta ikut mengedukasi wisatawan agar tidak membuang sampah ke laut, tidak menginjak terumbu karang, tidak mengambil biota laut, serta membawa kembali sampah yang dihasilkan selama berwisata.
Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga keindahan ekosistem laut Bontang sebagai daya tarik utama wisata bahari.
Dalam kesempatan itu, Dispopar-Ekraf juga mengingatkan seluruh pelaku usaha agar melengkapi legalitas usaha dan operasionalnya, mulai dari perizinan usaha pariwisata, dokumen kelayakan kapal, hingga izin berlayar. Legalitas dinilai bukan hanya bentuk kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga menjadi jaminan keamanan dan meningkatkan kepercayaan wisatawan terhadap penyedia jasa wisata.
Eko menambahkan, pengembangan pariwisata harus memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.
Karena itu, pelaku usaha didorong melibatkan UMKM lokal, homestay, jasa bentor, pemandu wisata, nelayan, hingga penjual cendera mata dalam setiap aktivitas wisata sehingga dampak ekonomi dapat dirasakan secara merata oleh warga sekitar destinasi.
Selain itu, Dispopar-Ekraf meminta seluruh pelaku usaha menjalin kolaborasi yang sehat, termasuk berbagi informasi jadwal perjalanan, saling membantu ketika kapasitas penumpang telah penuh, serta rutin melaporkan data kunjungan wisatawan setiap bulan kepada pemerintah.
“Data tersebut nantinya akan menjadi dasar evaluasi program, penyusunan kebijakan, hingga strategi promosi wisata Kota Bontang,” kata dia.
Pada akhir pertemuan, seluruh pelaku open trip, pelaku usaha jasa wisata, serta OPD yang hadir menyatakan komitmen bersama untuk mendukung program pembangunan pariwisata Kota Bontang.
Komitmen tersebut meliputi mengutamakan keselamatan wisatawan, menjaga kebersihan lingkungan, mematuhi seluruh ketentuan perizinan, memberdayakan masyarakat lokal, memperkuat kolaborasi, menyampaikan data kunjungan secara rutin, serta mendukung pelaksanaan retribusi pariwisata sesuai Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2025 sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan pengembangan destinasi wisata di Kota Bontang.
Penulis: Rae
