InfoBontang.Id, – Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapperida) Kota Bontang terus memperkuat koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai upaya memastikan seluruh program penanggulangan kemiskinan berjalan secara terpadu.
Melalui peran sebagai koordinator perencanaan, Bapperida menyatukan berbagai program dari sekitar 10 OPD agar saling melengkapi dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Aparatur, Kesejahteraan Rakyat (PMPAKESRA) Bapperida Kota Bontang, Hasman, mengatakan persoalan kemiskinan tidak dapat diselesaikan oleh satu instansi.
Dibutuhkan kolaborasi berbagai perangkat daerah karena penyebab kemiskinan mencakup banyak sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Karena itu, Bapperida secara rutin mengundang perangkat daerah teknis dalam forum koordinasi untuk membahas perkembangan program yang telah dilaksanakan.
Forum tersebut menjadi wadah menyamakan persepsi sekaligus memastikan setiap OPD menjalankan intervensi sesuai target pembangunan daerah.
“Kurang lebih ada sembilan sampai sepuluh perangkat daerah yang memiliki program penanggulangan kemiskinan. Mereka kami kumpulkan untuk melihat apa saja intervensi yang sudah dilakukan dan bagaimana progresnya,” ujarnya, Rabu (22/7/2026).
Menurutnya, koordinasi tersebut bukan sekadar agenda rapat rutin, tetapi menjadi langkah strategis agar tidak terjadi tumpang tindih program.
Setiap perangkat daerah memiliki peran yang berbeda sehingga pelaksanaan kegiatan harus saling mendukung demi mencapai tujuan bersama.
Melalui forum tersebut, Bapperida juga memastikan penggunaan anggaran pada masing-masing OPD benar-benar mendukung upaya pengurangan angka kemiskinan.
Setiap perangkat daerah diminta memaparkan realisasi kegiatan, sasaran program, hingga manfaat yang telah dirasakan masyarakat.
Dia menjelaskan, fungsi Bapperida memang lebih menitikberatkan pada aspek perencanaan, koordinasi, serta asistensi kebijakan.
Sementara pelaksanaan kegiatan dan penyaluran bantuan kepada masyarakat menjadi tanggung jawab perangkat daerah teknis sesuai kewenangannya.
“Data teknis maupun pelaksanaan program berada di perangkat daerah masing-masing. Kami memastikan seluruh program itu berjalan selaras dengan arah pembangunan yang sudah direncanakan,” katanya.
Selain memperkuat koordinasi, Bapperida juga mengawal seluruh program agar tetap mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
“Dengan demikian, setiap kegiatan memiliki tujuan yang sama, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menekan angka kemiskinan,” jelasnya..
Pendekatan kolaboratif tersebut dinilai menjadi salah satu faktor yang mendorong tren penurunan angka kemiskinan di Kota Bontang. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan pada 2025 tercatat sebesar 3,21 persen atau sekitar 6.180 jiwa.
Hasman berharap sinergi lintas perangkat daerah terus dipertahankan dan semakin diperkuat.
Menurutnya, keberhasilan menekan angka kemiskinan hanya dapat dicapai apabila seluruh OPD bekerja dalam satu arah melalui program yang saling terintegrasi dan berkelanjutan.
Penulis: Rae
