InfoBontang.Id, – Keterbatasan kemampuan fiskal yang berpotensi terjadi pada 2027 membuat Pemerintah Kota Bontang harus kembali menyesuaikan rencana pembangunan dan alokasi anggaran.
Sejumlah kegiatan diperkirakan perlu diseleksi agar anggaran tetap mampu menopang program yang menjadi prioritas.
Kepala Bapperida Kota Bontang, Syahruddin, mengatakan penyesuaian anggaran merupakan konsekuensi dari kondisi fiskal daerah.
Sebab, setiap agenda pembangunan pada akhirnya berkaitan dengan ketersediaan pagu untuk membiayai program dan kegiatan.
“Pembangunan itu ujungnya ada proyek, kegiatan dan pagu. Anggarannya tentu ada penyesuaian terhadap target pembangunan yang kita susun,” ujarnya, Senin (10/8/2026).
Meski demikian, ia memastikan pemerintah daerah tidak akan mengorbankan program yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat.
Wali Kota, Wakil Wali Kota, serta jajaran pimpinan daerah disebut tetap berupaya menjaga agar pelayanan publik berjalan optimal.
Menurutnya, sejumlah program yang telah berjalan pada 2025 juga masih menjadi perhatian untuk dilanjutkan.
Hanya saja, penyesuaian kemungkinan terjadi pada kegiatan di masing-masing perangkat daerah, menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.
“Bukan kita tidak mau membangun karena memang uangnya tidak ada. Yang pasti, kita berharap agenda-agenda prioritas tetap bisa diakomodasi dengan situasi keterbatasan fiskal,” jelasnya.
Syahruddin menegaskan sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, seperti kesehatan dan pendidikan, tetap menjadi prioritas pemerintah daerah.
Termasuk kebijakan kepala daerah yang telah dituangkan dalam RPJMD.
Sejumlah program yang telah menjadi kebijakan dan janji politik kepala daerah juga dipastikan tetap diupayakan untuk dipenuhi.
Di antaranya insentif bagi guru, pengingat agama, RT, serta program beasiswa bagi masyarakat.
Ia mengatakan hingga saat ini belum ada rencana untuk melakukan rasionalisasi terhadap nilai sejumlah program tersebut.
Anggaran akan kembali disiapkan sesuai kebijakan dan alokasi yang telah ditetapkan.
“Dianggarkan sesuai dengan yang sudah dialokasikan di tahun 2026, akan sama berulang lagi tahun 2027. Itu sudah menjadi kebijakan kepala daerah yang harus kita akomodasi,” katanya.
Sementara untuk pembangunan fisik, pemerintah daerah akan melakukan seleksi lebih ketat.
Tidak seluruh rencana pembangunan dapat langsung direalisasikan apabila tidak sejalan dengan kemampuan fiskal daerah.
“Kalau pembangunan fisik, kita akan seleksi lagi,” pungkasnya.
Penulis: Rae
