Infobontang.Id -Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, meminta seluruh kelurahan di Kota Bontang untuk segera melakukan finalisasi data terkait warga miskin dan anak stunting.
Instruksi tersebut disampaikan dalam upaya mempercepat penanganan masalah kemiskinan dan stunting yang masih menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Menurut Agus Haris, akurasi dan validitas data menjadi kunci utama dalam menentukan langkah kebijakan yang tepat sasaran. Oleh karena itu, ia menargetkan agar proses pendataan dan finalisasi di masing-masing kelurahan dapat diselesaikan dalam waktu tiga bulan ke depan.
“Saya minta dalam waktu tiga bulan, seluruh kelurahan sudah menyelesaikan pendataan yang valid dan akurat. Data ini sangat penting agar program bantuan dan intervensi bisa diberikan secara tepat kepada mereka yang benar-benar membutuhkan,” tegasnya dalam rapat bersama instansi terkait, Rabu (9/4/2025).
Ia juga mengingatkan pentingnya kolaborasi antara RT, kelurahan, dan dinas terkait dalam memastikan tidak ada warga yang luput dari pendataan, khususnya yang masuk kategori rentan miskin dan anak yang mengalami stunting.
Pemerintah Kota Bontang sendiri menargetkan penurunan angka stunting secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan, sejalan dengan program nasional percepatan penurunan stunting. Dengan adanya data yang valid, diharapkan penanganan yang dilakukan dapat lebih efektif dan efisien.
“Kami minta agar kolaborasi agar data lebih akurat dan tidak ada warga yang luput dari pendataan. Jadi penanganan stunting dan penuntasan warga miskin bisa segera kita tuntaskan sesuai instruksi pemerintah pusat,” tegasnya.
sebagai informasi, dalam rapat tersebut juga dihadiri Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bontang. Dalam rapat BPS Bontang menyampaikan data terkait tingkat kemiskinan di wilayah Bontang.
Berdasarkan hasil survei yang dilakukan terhadap 590 rumah tangga sebagai sampel, tercatat sebanyak 7.110 jiwa atau 3,74% dari total penduduk Kota Bontang yang berjumlah sekitar 192.000 jiwa masih berada dalam kategori miskin.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 7 kepala keluarga (KK) yang terdiri dari 22 jiwa masuk dalam kategori miskin ekstrem, yaitu mereka yang pendapatannya jauh di bawah garis kemiskinan dan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, serta akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan.
Kepala BPS Kota Bontang menyampaikan bahwa data ini diambil sebagai bagian dari survei ekonomi.
Pemerintah Kota Bontang diharapkan dapat menjadikan data ini sebagai acuan awal dalam merumuskan kebijakan strategis, program bantuan sosial, serta penguatan ekonomi masyarakat berbasis data.
Penulis: Andi Dillah
