InfoBontang.Id, – Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapperida) Kota Bontang terus memperkuat sistem pengendalian program penanggulangan kemiskinan melalui evaluasi berkala.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan setiap program yang dijalankan organisasi perangkat daerah (OPD) benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar memenuhi target pelaksanaan kegiatan.
Kepala Bidang PMPAKESRA Bapperida Kota Bontang, Hasman, mengatakan evaluasi menjadi bagian penting dalam siklus pembangunan daerah.
Setiap enam bulan, Bapperida mengumpulkan seluruh perangkat daerah yang memiliki program penanggulangan kemiskinan untuk menyampaikan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
Menurutnya, evaluasi bukan hanya melihat sejauh mana anggaran telah terserap, melainkan mengukur efektivitas intervensi yang dilakukan terhadap masyarakat sasaran.
“Yang kami lihat bukan hanya realisasi kegiatan, tetapi apakah intervensi yang dilakukan sudah memberikan hasil sesuai target yang telah direncanakan,” jelasnya, Rabu (22/7/2026).
Dalam proses evaluasi tersebut, setiap perangkat daerah diminta menyampaikan capaian indikator, hambatan pelaksanaan program, hingga langkah penyelesaian yang telah dilakukan.
Hasil pembahasan kemudian menjadi bahan bagi Bapperida dalam memberikan rekomendasi perbaikan.
Dirinya mengatakan evaluasi menjadi momentum untuk mengidentifikasi program-program yang masih memerlukan penyempurnaan.
Apabila terdapat intervensi yang belum optimal, maka strategi pelaksanaannya dapat diperbaiki agar hasil yang dicapai lebih maksimal pada periode berikutnya.
Ia menilai mekanisme evaluasi secara berkala membuat pemerintah daerah lebih cepat merespons berbagai tantangan di lapangan.
Dengan begitu, kebijakan yang disusun tidak hanya berdasarkan laporan administrasi, tetapi juga mempertimbangkan kondisi riil yang dihadapi masyarakat.
Seluruh hasil evaluasi tersebut selanjutnya menjadi salah satu bahan penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan, baik melalui RKPD maupun dokumen perencanaan lainnya.
Cara ini dinilai mampu menjaga kesinambungan program sekaligus memastikan target pembangunan tetap berada pada jalur yang telah ditetapkan.
“Nah, kami sebagai pengendali perencanaan sehingga evaluasi menjadi instrumen utama untuk memastikan seluruh OPD bergerak sesuai sasaran pembangunan daerah,” terangnya.
Ia menegaskan bahwa Bapperida tidak melaksanakan program bantuan secara langsung maupun mengelola data penerima manfaat.
Peran tersebut berada pada OPD teknis, sedangkan Bapperida bertugas melakukan koordinasi, monitoring, evaluasi, dan asistensi.
Pendekatan tersebut dinilai memberikan hasil positif. Salah satunya tercermin dari angka kemiskinan Kota Bontang yang pada 2025 berhasil turun menjadi 3,21 persen atau sekitar 6.180 jiwa.
Lebih jauh, dirinya berharap budaya evaluasi terus diperkuat di seluruh perangkat daerah sehingga setiap kebijakan yang dilaksanakan benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan.
Penulis: Rae
