InfoBontang.Id, – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang melalui Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapperida) terus mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk memiliki Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), khususnya perlindungan atas merek usaha.
Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Bontang, Ade Darmawan, mengatakan pihaknya memberikan fasilitasi dan pendampingan kepada masyarakat sejak tahap awal pengajuan HAKI.
Pendampingan dilakukan agar dokumen yang disiapkan sesuai ketentuan dan proses pendaftaran dapat berjalan lebih lancar.
Menurut Ade, salah satu hal yang perlu diperhatikan pelaku UMKM sebelum mendaftarkan merek ialah memastikan nama maupun logo yang digunakan belum terdaftar atau digunakan pihak lain.
Hal ini penting untuk menghindari persoalan klaim maupun penolakan saat proses pendaftaran.
“Dari awal kita dampingi, misalnya kalau belum punya logo kita arahkan agar dibuat sesuai aturan. Kita juga cek supaya tidak terjadi nama atau logo yang sama dengan yang sudah ada,” ujarnya, Rabu (19/8/2026).
Ia menjelaskan, pengecekan tersebut mengacu pada database yang tersedia di Kementerian Hukum.
Jika dalam proses pendampingan ditemukan adanya kesamaan nama atau logo dengan merek yang telah terdaftar, pelaku UMKM akan diarahkan untuk melakukan perubahan sebelum pengajuan dilakukan.
Dirinya menegaskan, proses tersebut harus diperhatikan sejak awal karena ketika pengajuan sudah masuk ke sistem dan dilakukan pembayaran, terdapat risiko biaya yang telah dikeluarkan tidak dapat dikembalikan apabila permohonan ditolak.
Bapperida juga tidak hanya memberikan pelayanan secara langsung di kantor.
Pendampingan dapat dilakukan secara daring maupun melalui kegiatan yang digelar bersama kelurahan untuk mendekatkan layanan kepada pelaku UMKM.
Masyarakat yang membutuhkan pendampingan dapat menghubungi layanan yang disediakan untuk mendapatkan arahan terkait persyaratan.
“Fasilitasi dan pendampingan ini terus berjalan sepanjang tahun. Ketika ada masyarakat yang membutuhkan, kami siap membantu mengarahkan dan membimbing sampai prosesnya selesai,” jelasnya.
Dalam prosesnya, Bapperida membantu mulai dari pemeriksaan kelengkapan dokumen, memberikan arahan terkait merek dan logo, hingga mendampingi proses pengajuan melalui sistem serta pembayaran sesuai ketentuan.
Setelah sertifikat HAKI terbit, dilakukan pula proses penyerahan kepada pemilik.
Pun dia menekankan, fasilitasi tersebut berfokus pada proses penerbitan HAKI. Sementara untuk pengembangan maupun pemasaran produk setelah memiliki merek terdaftar, terdapat perangkat daerah lain yang memiliki tugas dan fungsi terkait.
“Yang kami fasilitasi adalah terbitnya HAKI, supaya pemilik usaha memiliki perlindungan secara hukum. Kalau sudah terdaftar, ketika ada pihak lain yang mengklaim, pemilik memiliki dasar hukum atas mereknya,” pungkasnya.
Penulis: Rae
