InfoBontang.Id, – Upaya memperkuat tata kelola pembangunan daerah berbasis digital terus menjadi fokus Pemerintah Kota Bontang. Pemanfaatan teknologi informasi dinilai menjadi salah satu kunci dalam menciptakan sistem perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan yang lebih efektif, transparan, serta mampu menghasilkan data yang akurat untuk mendukung pengambilan kebijakan.
Kepala Bapperida Kota Bontang, Syahruddin, mengatakan transformasi digital bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan dalam menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks.
Menurutnya, pengelolaan pembangunan daerah harus didukung oleh sistem yang mampu menyajikan informasi secara cepat, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia menjelaskan, kehadiran berbagai platform digital dalam tata kelola pemerintahan bertujuan untuk memperkuat integrasi data antarperangkat daerah.
Dengan sistem yang terhubung, proses pemantauan capaian program dan kegiatan dapat dilakukan secara lebih mudah dan efisien.
“Digitalisasi menjadi instrumen penting untuk memastikan seluruh proses pembangunan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Selain itu, data yang tersaji secara real time juga membantu pemerintah dalam melakukan evaluasi dan pengambilan keputusan yang lebih tepat,” ujarnya, Rabu (24/6/2026).
Menurutnya, salah satu tantangan dalam pengelolaan pembangunan selama ini adalah memastikan seluruh data kinerja dapat terdokumentasi dengan baik dan mudah diakses.
Oleh karena itu, penguatan sistem digital menjadi langkah strategis agar proses pelaporan dan pengukuran kinerja tidak lagi dilakukan secara manual yang berpotensi menimbulkan keterlambatan maupun ketidaksesuaian data.
Dirinya menilai sistem digital juga berperan penting dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat.
Dengan data yang tersusun secara sistematis dan terdokumentasi dengan baik, capaian pembangunan dapat dipantau secara lebih transparan.
Selain mendukung transparansi, digitalisasi juga diharapkan mampu meningkatkan efektivitas koordinasi antarorganisasi perangkat daerah.
Setiap instansi dapat melihat perkembangan capaian program secara berkala sehingga memudahkan proses pengendalian dan percepatan pelaksanaan pembangunan.
Ia menambahkan, penguatan budaya kerja berbasis data menjadi salah satu tujuan utama dalam transformasi digital pemerintahan.
Seluruh perangkat daerah didorong untuk menjadikan data sebagai dasar dalam menyusun program, mengevaluasi hasil kerja, hingga merumuskan kebijakan pembangunan ke depan.
“Ke depan, kami ingin sistem pengelolaan kinerja pembangunan semakin terintegrasi, terukur, dan berbasis data yang valid. Dengan begitu, setiap program yang dijalankan pemerintah benar-benar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat serta mendukung tercapainya target pembangunan daerah,” pungkasnya.
Penulis: Rae
